by

DKP Protes, Diklaim Lemahkan Satpol.PP Banyak faktor, nelayan enggan lunasi retribusi

DKP Protes, Diklaim Lemahkan Satpol

Pacitan – Silang sengkarut terkait penegakan Perda Retribusi Pelelangan Ikan, ?masih terus berkecamuk. Ratusan juta tunggakan pajak dikawasan pesisir tersebut, masih sulit tertagih. Badan Satpol.PP dan Linmas, yang semula bertindak tegas, dengan peringatan dan ancaman tipiring, namun saat ini instansi dengan sesanti Praja Wibawa itu harus mundur selangkah lantaran dibenturkan dengan satuan kerja lainnya. Tak ayal, kondisi tersebut sempat membuat dilema berkepanjangan. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang mestinya bisa terserap maksimal, harus tercecer di tangan wajib pajak dan sulit tertagih. Kabid Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat, Bambang Trenggono, mengungkapkan, potensi PAD dari retribusi pelelangan ikan ditaksir mencapai Rp 700 juta lebih. “Namun, potensi tersebut masih sulit tertagih,” katanya, belum lama ini.

Dilain pihak, Bambang Mahaendrawan, Kabid Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pacitan, ?emoh diklaim sebagai pihak yang melemahkan upaya Satpol.PP dalam menegakkan aturan. Belum terserapnya tunggakan retribusi pelelangan ikan, memang dipengaruhi beberapa permasalahan. “Jadi bukannya kami yang melemahkan upaya SKPD lain dalam mengoptimalisasi PAD. Akan tetapi ada sebab-sebab lain yang perlu dipertimbangkan,” katanya, Rabu (6/5).

Bambang menerangkan, selain kendala karakteristik wajib pajak, juga adanya pembatasan aturan soal penarikan retribusi. Sebagai contoh, kapal dengan kapasitas dibawah 10 gross tone, dibebaskan dari segala pungutan. “Ini juga kendala, belum maksimalnya penagihan tunggakan retribusi. Jadi bukannya kami melemahkan upaya teman SKPD lain untuk menegakan aturan,” beber Bambang pada awak media, kemarin.

Selain itu, persoalan sosial ekonomi yang dialami para nelayan, juga patut dipertimbangkan. Misalnya pengaruh cuaca/musim, serta persoalan-persoalan lain yang membuat tangkapan ikan mereka mengalami penurunan. “Persoalan ini juga menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Penegakan aturan, bisa-bisa saja diterapkan. Akan tetapi kondisi ekonomi nelayan juga jangan dikesampingkan,” tandas Bambang.

Lain itu, Bambang juga menginginkan, optimalisasi PAD tidak akan membawa dampak yang lebih luas. Khususnya stabilitas ?ekonomi, dan stabilitas interaksi masyarakat dengan pemerintah. Sebab, pihaknya sangat khawatir seandainya pemerintah hanya berorientasi pada optimalisasi pendapatan, namun tidak dipertimbangkan dampaknya, ditakutkan akan memunculkan konflik. (yun).

Comment

News Feed