by

Abdul Kholik: MPR RI Harus Fokus Selesaikan 3 Tugas Utama Ini

iKabari – Jakarta: Unsur Pimpinan MPR RI baru saja dilantik dan ditetapkan unsur pimpinan, pada pekan ini. Terjadi penambahan struktur Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 dari lima orang menjadi 10 orang. Dengan demikian, Anggota MPR dari unsur DPD RI, Abdul Kholik, mendorong agar MPR di periode ini bisa menyelesaikan tiga tugas utama yang selama ini masih belum optimal.

“Ada tiga hal yang tidak tercapai yaitu satu pernyataan sistem ketatanegaraan yang di dalamnya adalah termasuk kebutuhan mengamandeman UUD untuk bisa mendorong sinergitas dan efektivitas lembaga negara,” kata Kholik di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019, dalam pernyataan yang diterima redaksi iKabari.com.

Menurut lulusan FH Unsoed Purwokerto ini, untuk mewujudkan MPR sebagai rumah kebangsaan dituntut untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan. Berkaca pada hasil rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019, menurut Kholik, substansinya masih sama.

Pekerjaan rumah (PR) kedua adalah bagaimana memfungsikan kembali GBHN. Terakhir, memperkuat status hukum terkait ketetapan MPR. ”Tiga hal ini hampir dua periode diperjuangkan. Artinya sudah 10 tahun lebih berputar-putar dengan sumber daya yang cukup besar, tapi belum ada hasil yang cukup signifikan,” kata Kholik yang juga tercatat sebagai Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI.

Kholik menjelaskan, ada fakta yuridis amandemen revisi UU MD3 yang melahirkan kepemimpinan MPR dengan jumlah yang lebih banyak sehingga menuntut kinerja yang lebih optimal. Selain itu, saat ini ada alat kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Konstitusi. ”Sebenarnya, kalau mengacu Pasal 5 UU MD3 tentang tugas MPR melakukan kajian konsitusi dan kenegaraan, mestinya lembaga ini dijadikan alat kelengkapan mandiri masing-masing,” tutur anggota DPD RI dari Jawa Tengah ini.

Badan Pengkajian

Menurut Abdul Kholik yang meraih Gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) tahun ini, Badan Pengkajian diharapkan bisa menjadi dua yaitu, pertama, Badan Pengkajian Ketatanegaraan. Tugasnya adalah melakukan kajian dan upaya penyempurnaan sistem ketatanegaraan, kinerja lembaga negara, dan hubungan lembaga negara.

Pelantikan Pimpinan MPR (Sumber: Beritasatu.com)

Badan Pengkajian kedua adalah Badan Pengkajian Konstitusi. Badan ini bertugas melakukan kajian terhadap norma konstitusi dan turunannya dalam UU dan peraturan berikutnya, serta input balik dari turunan konstitusi. Termasuk kebutuhan mengenai amandemen konstitusi.

”Dengan penguatan ini maka kemungkinan akan lebih mendorong kinerja MPR kaitannya dengan tiga hal tadi. Rekomendasi bisa lebih dioptimalkan sekaligus juga pimpinan MPR itu lebih memiliki alur tupoksi yang lebih jelas karena alat kelengkapannya menyesuaikan. Jadi alat kelengkapan MPR harus direstrukturisasi. Ini hal baru,” papar Kholik, peraih suara terbanyak ketujuh nasional Anggota DPD RI.

Sebelumnya, sepuluh Pimpinan MPR baru dilantik pada Kamis malam, 3 Oktober 2019. Jumlah pimpinan MPR Periode 2019-2024 lebih banyak, dari sebelumnya lima orang menjadi sepuluh orang. Kesepuluh pimpinan MPR adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Partai Golkar. Kemudian sembilan wakil ketua yakni Ahmad Basarah (PDIP), Jazilul Fawaid (PKB), Hidayat Nur Wahid (PKS), Arsul Sani (PPP), Lestari Moerdijat (Nasdem), Syarif Hasan (Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Ahmad Muzani (Gerindra) dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD.

Ketua MPR Bambang Soesatyo langsung membentuk badan dan komite kelengkapan sesaat setelah dinyatakan terpilih dalam sidang paripurna. Bamsoet menawarkan pembentukan empat kelengkapan kepada seluruh anggota MPR dan langsung disetujui yakni Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. * zaky/ikabari

Comment

News Feed