by

HARBOLNAS: Konsumen Jangan Terjerat Perilaku Konsumtif

iKabari – Jakarta: Tepat hari ini, Senin 11 November 2019, sejumlah marketplace, pelaku bisnis online menggelar Perayaan Hari Beanja Nasional atau HARBOLNAS. Perilaku belanja berbasis daring (online, eccommerse) makin menjadi kegandrungan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda milenial. Harga yang lebih efisien (murah) menjadi pertimbangan utama, apalagi masih diiming imingi diskon, cash back, pay later,  dan lain-lain.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI

Peristiwa tahunan ini menjadi kajian Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan tidak heran jika strategi marketing, iklan dan promosi para pelaku market place di Indonesia makin ofensif menjerat calon konsumennya.

Salah satu bentuk strategi marketingnya yang ofensif itu adalah HARBOLNAS, Hari Belanja Online Nasional, setiap tanggal 11 November. “Belanja online banyak sisi positifnya, seiring dengan keniscayaan fenomena ekonomi digital,” ujar Tulus Abadi, dalam rilis yang dikirim ke Media iKabari.

Namun demikian, menurut Tulus, banyak catatan terkait hal ini, terkhusus pada aspek perlindungan konsumen. Berikut sejumput catatannya:

  1. Konsumen Harus Rasional dan Kritis

YLKI menilsi konsumen tetap harus mengedepankan perilaku belanja yang kritis dan rasional.  Belanjalah berdasar pada kebutuhan (need) bukan keinginan (want). “Jangan terjerat bujuk rayu diskon, sebab banyak diskon hanyalah gimmict marketing, alias diskon abal-abal.” Tegas Tulus Abadi, alumni FH Unsoed Purwokerto ini.

Dia menambahkan, konsumen harus menermati bentuk bentuk diskon yang diberikan, termasuk jenis barang yang diberikan diskonnya. Konsumen  juga jangan makin konsumtif berbelanja dengan iming iming paylater, yang pada akhirnya akan terjerat hutang;

  1. Konsumen Harus Waspada

Poin kedua, konsumen diminta tetap harus mengedepankan kewaspadaan dan ekstra hati hati dalam belanja online. Cermatilah profil pelaku usaha dari market place yang menawarkan belanja online yang bersangkutan. “Jangan sampai konsumen dirugikan oleh transaksi belanja online dari market place yang tidak kredibel,” ujar Tulus.

Alih alih konsumen malah tertipu. Sebab berdasar, data pengaduan YLKI selama 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan belanja online selalu menduduki rating tiga besar. “Dan ironisnya prosentase pengaduan tertinggi yang dialami konsumen adalah barang tidak sampai ke tangan konsumen,” ungkap dia. Artinya masih banyak persoalan dalam belanja online dalam hal perlindungan konsumen.

 

  1. Promosi yang Bertanggung Jawab

Para pelaku market place juga harus mengedepankan strategi promosi, iklan dan marketing yang bertanggungjawab, dan menjunjung etika bisnis yang fairness, dan mematuhi regulasi yang ada. Bukan malah sebaliknya, iklan dan promosi yang membius konsumen yang beda beda tipis dengan aksi penipuan;

  1. Pengawasan dari Pemerintah

Pemerintah harus secara ketat mengawasi praktik belanja online, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, Badan POM, dan kementerian/lembaga lainnya yang berkompeten. Kuatnya fenomena belanja online, ironisnya, justru tidak paralel dengan kuatnya pengawasan oleh pemerintah;

  1. Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Oleh karenanya, dari sisi regulasi, sangat mendesak untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RPP Belanja Online. Kedua regulasi inilah yang akan secara kuat memayungi konsumen dalam transaksi belanja online. Jika kedua regulasi ini tidak segera disahkan, sama artinya pemerintah melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran hak konsumen dalam transaksi belanja online. “Demikian, sejumput catatan terkait belanja online dan respon YLKI terhadap Harbolnas 2019,” pungkas Tulus Abadi. * rilis/ikabari

Comment

News Feed