by

Pansel Capim KY Soroti Tumpang Tindih antara KY dan MA

iKabari – JAKARTA: Calon Pimpinan Komisi Yudisial (Capim KY), Ade Maman Suherman, menekankan pentingnya membangun sinergitas yang berkelanjutan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) sebagai salah strategi menjalin hubungan kerja sama yang baik. Pemaparan tersebut termasuk salah satu misi untuk KY dari pemaparan Ade Maman Suherman, jika terpilih menjadi salah satu Hakim KY. Dua misi lain adalah Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam supervisi Profesi Hakim dan Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan serta integritas Hakim.

Kemudian, menurut Ade Maman, visi KY adalah ‘KY menjadi Lembaga yang Kredibel dalam menjaga Martabat dan Kehormatan Hakim untuk peradilan yang independen dan bertanggung jawab’. Pernyataan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) tersebut disampaikan dalam Uji Publik Capim KY yang disiarkan secara virtual (daring), pada Senin (20/7/2020) kemarin. Pada Senin kemarin, Uji Publik diikuti 33 dari 55 kandidat periode 2020-2025.

Banyak pertanyaan dilontarkan Panitia Seleksi kepada Capim KY. Salah satunya soal tumpang-tindih antara KY dan MA dalam wewenang fungsi dan pengawasan hakim. “Apakah pengawasan hakim yang dilakukan MA secara internal dan KY secara eksternal itu terdapat overlapping dalam pelaksanaannya?,” kata Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Liza Farihah, dalam pertanyaannya.

Dalam sesi tanya-jawab via daring tersebut, Ade Maman menyatakan implementasi visi dan misi KY tersebut dijabarkan dalam empat program. Program pertama terdiri tiga bagian, yakni (1) Membangun sinergitas yang berkelanjutan antara MA dan KY. (2) Regulary meeting dan kordinasi antara biro pengawasan KY dan MA, dan (3) Sinkronisasi Common Objective (pengawasan) antara KY dan MA.

PRESENTASI:
Sebagai Dekan FH Unsoed, Ade Maman Suherman sering menjadi pembicara pada even nasional, regional maupun internasional. Ade Maman Suherman termasuk satu dari 7 profesor yang lolos bursa Calon Pimpinan Komisi Yusidial (KY), komisi yang bertugas mengawasi perilaku para hakim di Indonesia itu. (ISTIMEWA)

Sedangkan, program kedua adalah (1) Pengawasan melalui kewenangan normatif KY bersama MA dalam penegakan Kode etik KEPPH dengan melibatkan pemangku kepentingan (stake holder engagement). Poin (2) Kolaborasi dengan stakeholder dalam pengawasan prilaku hakim. “Untuk poin ketiga adalah membangun keperdulian/Awareness Raising Activities, dissemination, conferences (intl Conference on Access to Justice and Legal Services,” ujar Ade Maman, yang juga Penulis Buku Hukum Perdagangan Internasional ini.

Selanjutnya, untuk penguatan KY, maka bisa dijalankan pada program ketiga adalah Justice Program, yang terdiri tiga poin. Yakni Pelatihan atau Training activities (diikuti staff exchange, workshops, seminar, development of training module) dan Pembelajaran secara mutual/Mutual learning cooperation activities, exchange of good practices, peer reviews, development of ICT tool. Poin kedua adalah dukungan untuk aktor utama seperti Universitas/Perguruan Tinggi, LSM, maupun (GJIN) enggagement of NGO. Dan poin ketiga yakni melaksanakan kegiatan analitik data collection, development of common methodologies indicators, surveys, preparation of guides (Research collaboration) analisis putusan. “Untuk Program keempat adalah Pengukuran keberhasilan program satu sampai tiga melalui instrument: Judicial Integrity Self-Assessment Checklist (JI-SEC). Ultimate Goal atau hasil akhirnya adalah adanya keseimbangan antara Judisial independence and imparsial dengan Judicial accountability,” jelasnya.

Selanjutnya, dalam aspek eksternal bagi KY,perlu melakukan beberapa hal, seperti: Pertama, Jaminan konstitusional atas independensi peradilan. Kedua, Proses transparan untuk penunjukan prestasi ke pengadilan kantor dan promosi hakim. Ketiga, Jaminan konstitusional keamanan penguasaan jabatan, upah dan kekebalan dari gugatan untuk hakim. Kemudian, keempat, Proses yang adil untuk pemindahan dari kantor atau disiplin ilmu hakim, dan, kelima, sumber daya yang memadai untuk pengadilan sehubungan dengan sumber daya keuangan tersedia untuk pemerintah.

Aspek internal meliputi enam aspek. Yakni, Nilai-nilai, Independensi Peradilan, Standar Perilaku Yudisial, Pencegahan Korupsi, Dukungan Pelatihan Etika, Keberanian Pengadilan untuk mendapatkan Kepercayaan Masyarakat (bertindak secara mandiri, terlepas dari konsekuensinya) dan integritas peradilan (untuk bertindak secara etis, terlepas dari apakah ada orang sedang menonton), yang sepenuhnya kompatibel dan saling menguatkan.

Binsar Gultom (Sumber: Ari Saputra, Detik.com )

Sedangkan Capim lain KY, Binsar Gultom, menyoroti rekomendasi KY yang tidak diterima MA. Binsar merupakan salah Hakim dalam kasus perkara Jessica Kumala Wongso. Dia mengaku punya strategi untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik antara pimpinan MA dan KY. Binsar mengaku siap meninggalkan posisinya sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Banten bila terpilih jadi pimpinan KY.

Menurut Binsar, awal kehadiran KY di Indonesia untuk mendukung penguatan independensi kehakiman MA. Akan tetapi dalam realitanya muncul ketidakharmonisan antara MA dengan KY. Seperti pengawasan hakim, timbul tumpang tindih karena MA dan KY yang sama-sama merasa mempunyai kewenangan. Namun rekomendasi sanksi etik dari KY kemungkinan bisa saja tidak diterima oleh MA.

Pertanyaan Segala Aspek

Pada Senin dan Selasa (20-21 Juli 2020), KY melakukan Uji Publik terhadap 55 Orang Capim KY. Adapun Uji Publik ke-33 Capim KY dilakukan dengan 3 sesi (mulai pukul 08.00-16.30 WIB), Senin (20/72020). Sedang ke-22 Capim lain KY digelar pada Selasa (21/7/2020). Pada setiap sesi, para Capim KY diminta untuk memaparkan isi makalah selama 5 menit. Kemudian, sesi saat moderator mengajukan pertanyaan, tanya jawab dengan audiensi, dan pernyataan penutup dari setiap peserta.

Gedung KY
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tampak Gedung KY dari depan di Jakarta. (Istimewa)

Adapun 11 Orang Capim KY pada sesi pertama adalah Abdul Haris Semendawai, Binziad Kadafi, Abustan, Ade Maman Suherman (Dekan FH Unsoed Purwokerto), Agus Budianto, Agus Surono, Anna Maria Tri Anggraini, Amzulian Rifai, Bahrussam Yunus, Evy Trisulo Dianasari, dan Mayjen TNI Markoni. Para peserta memberikan visi misinya selama 5 menit dan menjawab pertanyaan panelis.

Selanjutnya, peserta Capim KY sesi kedua adalah Erna Ratnanigsih, Harman Thamrin, Ardilafiza, Bayu Setiawan, Benediktus Hestu Cipto Handoyo, Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, Januar Agung Saputera, Adrianus Eliasta Meliala, Imran, Binsar M Gultom, dan Ferdy Alfonsus Sihotang. Sedangkan, peserta Capim KY sesi ketiga di antaranya adalah Hotman Sitorus, I Made Pria Dharsana, Wisnu Baroto, Juanda, Lies Sulistiani, Manotar Tampubolon, Mukti Fajar Nur Dewata, Otong Rosadi, Zaimah Husin, M Taufiq HZ, dan Mulyono.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Hakim KY, Maruarar Siahaan, menjelaskan Agenda Uji Publik ini diselenggarakan agar Pansel dapat lebih mengetahui segala aspek dari para calon untuk menjadi anggota KY. “Hari ini (Senin, 20/7/2020), kita akan mengadakan uji publik tentang potensi dan segala aspek yang kita cari untuk menjadi anggota KY. Dalam pengalaman (uji publik), kita banyak yang menjadi catatan. Jadi, tampilkan kemampuan Anda untuk obyektif dan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembinaan peradilan, termasuk juga sampaikan terkait penegakan hukum secara nasional,” ujar Maruarar. n Tim Redaksi

Comment

News Feed