by

Pemulihan Ekonomi Nelayan, Penjelasan dari KNTI

Jakarta, 8 Oktober 2020. Hasil survei yang telah dilakukan KNTI menyebutkan bahwa dimasa pandemi covid-19, sektor perikanan ikut terkena dampak ekonomi yang cukup parah. Nelayan sebagai salah satu pelaku usaha perikanan ikut terdampak dengan penurunan pendapatan yang lebih dari 50%. Ikan hasil tangkapan tidak terserap oleh pasar sehingga menyebabkan nelayan sulit dalam memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya karena pekerjaan utamanya sebagai nelayan. Sebelum pandemi, nelayan sudah mengalami kesulitan dan di masa pandemi ini membuat beban nelayan semakin berlipat karena tidak mempunyai diversifikasi pekerjaan lainnya. Hal tersebut terangkum dalam diskusi public yang diselenggaran oleh Koalisi KUSUKA Nelayan tentang Pemulihan Ekonomi Nelayan: Desain Kebijakan dan Prioritas Anggaran pada 8 Oktober 2020.

Di sisi lain, Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digulirkan pemerintah belum banyak menyasar nelayan sebagai kelompok rentan terdampak COVID-19 ini. Menanggapi  hal tersebut, Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan beranggapan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki anggaran jumbo ternyata tidak berdampak signifikan terhadap sektor perikanan, lantaran perikanan belum menjadi sektor prioritas bagi pemerintah. “Padahal, sektor perikanan memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional karena banyak sektor yang berkaitan dengan perikanan,” ujar Dani (8/10). Dani menilai meskipun sumbangan sektor perikanan dalam perekonomian nasional tidak sebesar sektor pertanian, tetapi sektor ini telah menyumbang sangat besar pada penciptaan lapangan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Sektor usaha perikanan juga relatif memilki ketergantungan impor yang kecil.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah pengentasan kemiskinan dan besarnya populasi penduduk pesisir, termasuk nelayan yang berada pada kondisi rentan miskin. Seperti di masa pandemi, kehidupan ekonomi nelayan semakin terguncang, biaya operasional melaut tetap sama sedangkan hasil tangkapan menurun. Tantangan lain adalah melemahnya permintaan pasar akibat Pandemi yang mengharuskan nelayan untuk berinovasi untuk menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pasar, salah satunya misalnya meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan dalam bentuk frozen. “Karena itu nelayan memerlukan pendampingan dan dukungan dari pemerintah,” ujarnya.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Annggaran (FITRA) Gulfino Guevarrato, dalam bahan paparannya menyebutkan berdasarkan SK Kemenkeu S-180/2020, KKP mendapatkan tambahan anggaran sebesar 474 M, dimana rincian Ditjen Perikanan Tangkap  sebesar Rp 89 M. Dari 22 program prioritas dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid 19 di KKP. Dari 22 program tersebut, penanggungjawab kegiatan terbagi dalam 12 kegiatan di Ditjen Pembudidayaan, 3 kegiatan dinaungi oleh Ditjen Daya Saing Produk Kelautan, 4 kegiatan dinaungi Badan Riset SDM KKP, dan 1 kegiatan dinaungi ditjen Perikanan Tangkap, yaitu Bakti Nelayan.

Gulfino berpendapat bahwa KKP harus memetakan skala prioritas kebutuhan nelayan kecil, melakukan pendataan nelayan secara komperhensif, mendorong peningkatan konsumsi perikanan dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam mendorong percepatan realisasi anggaram mencapai output kinerja dan manfaat bagi masyarakat, maka unit kerja di KKP harus saling berkolaborasi dari tingkat pusat hingga daerah. “seharusnya pemerintah perlu fokus dari 22 program pemerintah. Saat covid melanda dan memiliki masalah pasokan tidak terserap, harapannya program bisa diserap oleh pelaku usaha secara langsung”.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adelia Surya Pratiwi berpendapat bahwa keberpihakan anggaran tidak bisa dilihat secara parsial, namun juga harus dilihat aspek lainnya seperti infrastruktur. “tidak sebatas melihat anggaran yang berjudul perikanan yang sebenarnya juga masuk di pemda, yang sebetulnya ada juga anggaran untuk sektor perikanan” ujar Adelia (8/10).

Perikanan termasuk sektor primer. Untuk tahun ini bertumbuh 2 persen di kuartal III, sementara tahun sebelumnya pertumbuhan berkisar 3-5 persen. Pihaknya berharap dengan adanya PEN bisa menekan dampak pandemi Covid-19 dan ketika pandemi berakhir, diharapkan bisa kembali seperti semula. Selain itu, dia berharap pemerintah bisa segera memperbaiki data bansos agar bantuan yang diberikan bisa menyasar kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Adelia juga turut membuka untuk KNTI dapat menyerahkan hasil survey kepada kemenkue untuk dianalisis lebih lanjut sehingga dapat terpetakan dengan baik untuk masalah ekonomi yang dihadapi nelayan di masa pandemic ini.

Menanggapi materi diskusi webinar tentang pemulihan ekonomi nelayan, Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Ridwan Mulyana memaparkan beberapa upaya KKP dalam membantu nelayan berkaitan dengan penyerapan yang menjadi prioritas. “Serapan anggaran ada stimulus di pertengahan tahun tetapi ada BPJ yang harus dipatuhi” Ujarnya (8/10).

Program pembangunan KKP antara lain bakti nelayan, pojok pendanaan, sertifikasi ha katas tanah nelayan, asuransi nelayan, pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan dan penguatan KUB. Penyerapan Bahan baku bekerjasama dengan BUMN dan resi Gudang, bantuan alat tangkap, akses modal dan pengembangan usaha. Kedepannya membutuhkan percepatan realisasi sehingga merasakan dampaknya. “Selain itu kami juga menyiapkan BUMN agar bisa menyerap hasil tangkap nelayan,” Ujar Ridwan.

 

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan tentang skema kerjasama yang mengubungkan nelayan dengan perusahaan. Program baru pembentukan korporasi nelayan dan petani harus jalan (ratas predisen) melalui kolaborasi kelompok nelayan dengan perusahaan. Kesetaraan misalnya dalam usaha perikanan dimana ABK yang sering dirugikan. Maka melalui Surat Berita diikat melalui surat perjanjian melaut antara abk dengan perusahaan terkait berapa lama bekerja, gaji berapa baru boleh diberangkatnkan, sehingga nelayan dapat terlindungi baik secara perjanjian kotrak kerja, kejelasan upah, dll.

 

Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (KUSUKA NELAYAN)

KNTI, FITRA, INISIATIF, IBP, Kota Kita

Comment

News Feed