by

Ma’ruf Cahyono: Perlunya Menempatkan Arah Pembangunan Hukum Nasional pada GBHN

iKabari – JAKARTA: Menempatkan arah pembangunan hukum nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) jauh lebih strategis daripada ditempatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Karena itu perlu adanya rekonstruksi sistem perencanaan pembangunan model GBHN yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945, dan menempatkan Sistem Pembangunan Hukum Nasional dalam Haluan Negara. Maka itu, perlu memberikan kewenangan kepada MPR sebagai lembaga negara yang menyusun dan menetapkan haluan negara, serta mandat kepada Presiden dan lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan haluan negara tersebut.

Demikian pernyataan Sekretaris Jenderal MPR Dr. H. Ma’ruf Cahyono, SH, MH., saat menyampaikan Orasi Ilmiah di hadapan Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-XXI Program Sarjana Hukum dan Progam Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” di Jakarta, Sabtu (5/12/2020). Ma’ruf Cahyono membawakan orasi ilmiah dengan tema: “Indonesian Legal Policy Outlook (Masa Depan Pembangunan Hukum di Indonesia)”. Orasi ini dihadiri Ketua Yayasan Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Managemen (LPIHM) “IBLAM” Rahmat Dwi Putranto, SH, MH; Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Dr. Gunawan Nachrawi, SH, MH; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta, Prof Dr Agus Setyo Budi, MSc; Hakim Agung, Dr. Ibrahim SH.MH.LLM; serta civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.

Dalam materi orasinya, Ma’ruf Cahyono menyatakan titik tolak pertama kali hadirnya pembangunan hukum adalah sejak dideklarasikannya model hukum dan pembangunan pada tahun 1973. Menurut alumus STIH “IBLAM” ini, pada saat itu pembangunan hukum merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang kemudian dikembangkan dan dicantumkan dalam GBHN sebagai penentu arah kebijakan pembangunan di bidang hukum.

Akan tetapi, lanjut Ma’ruf, setelah Reformasi Konstitusi (1999-2002) terjadi perubahan pengelolaan pembangunan hukum. Yakni pertama, penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN. Kedua, ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Poin ketiga, diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Hukum kemudian diletakkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). “Beranjak dari perubahan paradigma pembangunan hukum tersebut, maka menurut pandangan saya konsep pembangunan hukum dapat dilihat dari 2 (dua) rumah besar yakni GBHN dan SPPN yang dipotret dalam kerangka mewujudkan “Masa Depan Pembangunan Hukum Di Indonesia,” menurut Ma’ruf Cahyono, yang juga Ketua Alumni FH Unsoed Purwokerto.

Dari arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN, Ma’ruf menjabarkan, tampak pembangunan hukum tidak hanya diarahkan pada proses legislasi saja. Akan tetapi juga dalam hal-hal yang lebih substantif. Pertama, mengembangkan budaya hukum pada semua lapisan masyarakat. Kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat.

Poin ketiga, meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum. “Setelah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN diundangkan, mekanisme pembangunan nasional mengalami perubahan, yang sebelumnya diatur dan dituangkan dalam GBHN menjadi diatur dalam SPPN melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (Top-Down); dan bawah-atas (Bottom-Up),” papar pria kelahiran Banyumas ini.

Dalam kenyataannya, bidang hukum dalam SPPN masih dalam tataran normatif (regulatif) saja, sedangkan aspek budaya hukum tidak tersentuh secara eksplisit. “Kerangka kebijakan regulatif ini dapat terlihat jelas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, yang menyatakan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden,” katanya.

Visi-Misi Presiden jadi RPJM Nasional

Dengan demikian, secara konstitusional agenda pemilihan presiden yang terjadi dalam periode lima tahunan, maka memungkinkan arah pembangunan hukum dapat saja berganti dikarenakan setiap Presiden akan menyusun arah kebijakan pembangunan hukum sesuai dengan visi dan misi masing-masing. Bahkan visi, misi dan program kerja Presiden terpilih (yang selanjutnya disusun sebagai RPJM Nasional) ternyata dalam beberapa hal (menyangkut materi dan arah pencapaian program) berbeda dengan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) terpilih.

Maka, ujar Ma’ruf, dapat terjadi perbedaan implementasi RPJM Nasional dengan RPJM Daerah. Perbedaan ini akan memberikan konsekuensi berbedanya arah pembangunan hukum pada tingkat nasional dengan daerah,” papar alumni program doktor ilmu hukum Universitas Jayabaya ini. Karena itu, Ma’ruf menegaskan bahwa peletakan arah pembangunan hukum nasional dalam GBHN, jauh lebih strategis daripada tertuang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Dia mengemukakan sejumlah alasan. Pertama, dapat mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan pembangunan hukum nasional dilandasi oleh sistem nilai salah satunya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kedua, hukum dapat berlaku secara efektif di masyarakat. Setelah hukum dapat mengikuti perkembangan dinamika dalam masyarakat maka hukum nasional diharapkan akan dapat diberlakukan secara efektif di dalam masyarakat. Alasan ketiga adalah hal paling penting, yakni tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam pembangunan atau pembentukan hukum nasional yang berlandaskan kepada nilai atau sila Pancasila dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Keempat, arah pembangunan hukum akan bersifat menyeluruh “overall”. Pembangunan tersebut didasarkan atas kebutuhan dan kepribadian bangsa Indonesia. Disusun atas dasar asas kedaulatan rakyat yakni oleh lembaga yang merepesentasikan seluruh rakyat yakni MPR. “Oleh karena itu menurut pandangan saya, meletakkan pembangunan hukum dalam kerangka GBHN atau Haluan Negara akan membentuk pembangunan hukum yang bersifat ideologis, visioner, integratif, menyeluruh, dan berkelanjutan,” jelasnya. *** zaky/ikabari

Comment

News Feed